Peran Camat dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
DOI:
https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.38Keywords:
Role, Coaching, Supervision, Management, Finance, VillageAbstract
This paper seeks to find answers two big questions in village financial management, namely: first, what is the role of the sub-district head in carrying out the function of fostering and supervising village financial management? Second, how to understand the substance of the village financial management process? The district head carries out a functional role consisting of facilitation, coordination, and recommendations. One of the facilitation functions is coaching and supervising village financial management. The Real conditions illustrate that there are still many problems encountered due to the chaotic process of village financial management. This research is qualitative by using the descriptive method. The author collects data through interviews were conducted with related parties such as the sub-district head, head of the government section, the village head, village finance head, and village community members. The results of the study illustrate that the role of the sub-district head is still not optimal, because the space provided by the district is only administratively limited to conducting pre-evaluation activities on the 3 mandatory documents that must be owned by the village and controlling development activities that occur in the village. village in the survey and verification stage. For this reason, it is necessary to make significant changes to overcome it. Concrete steps that can be taken are by simplifying work procedures through an information technology approach and involving the sub-district head in the entire village financial management process starting from the planning and budgeting stages, implementation and administration as well as reporting and accountability.
Downloads
References
Amelia, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa, 1(1), 42–53. https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960
Andari, R. N. (2018). KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBN (DANA DESA) DI INDONESIA MASA REFORMASI 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana Desa). Responsive, 1(1), 12. https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19096
Astri, R. &. (2017). Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. JURMAFIS: Journal of Social Science, 3–4.
Barhamudin, B., & Hendra, H. (2021). Kedudukan Camat Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Solusi, 19(2), 227–251. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.362
Fadhly, Z. (2018). Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Public Policy, 3(2). https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.70
Herawati, N. R. (2018). Evaluasi Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2), 51–60. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2122
Irawan, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), 55–67. https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.429
Menengkey, A. (2017). PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Eksekutif, 1(1).
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian (cetakan ketujuh). Bogor: Ghalia Indonesia.
Soekanto, S. (2010). Sosiologi Suatu Pengatar. Edisi Baru Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD Kecamatan Ndori Tahun 2020.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Paulus K. Nggaa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
